Firman, Firman (2023) Komparasi Fikih Muamalah dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) (Studi Kasus SPBU 7490517 Moncongloe). Diploma thesis, Institut Agama Islam STIBA Makassar.
![[thumbnail of Skripsi]](http://eprints.stiba.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Firman.pdf
Download (5MB)
Abstract
Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui komparasi fikih muamalah dan UU Perlindungan Konsumen dalam kasus pembulatan harga jual bahan bakar minyak (BBM) di setasiun pengisihan bahan bakar umum (SPBU) Moncongloe. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana praktik pembulatan harga jual BBM yang terjadi di SPBU 7490517 Moncongloe menurut tinjaun fikih muamalah. Kedua, bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pembulatan harga jual BBM yang terjadi di SPBU 7490517 Moncongloe. Ketiga, bagaimana komparasi fikih muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pembulatan harga jual BBM yang terjadi di SPBU 7490517 Moncongloe.
Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perbandingan. Adapun sumber data bersumber dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dan data sekunder yang berupa informasi tertulis dari literatur. Pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi dan tahap akhir adalah menarik kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, bahwa pada kasus pembulatan harga jual yang dilakukan pihak SPBU Moncongloe menurut fikih muamalah dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat disimpulkan bahwa apabila penjual dan pembeli telah rida terhadap pembulatan harga jual maka jual beli tersebut telah sah dan sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku, namun dalam UU yang berlaku di Indonesia dipersyaratkan akad dengan lisan terlebih dahulu. Kedua, apabila pembeli tidak rida terhadap pembulatan harga jual yang dilakukan oleh pihak SPBU maka jual beli tersebut tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat serta norma dan aturan yang telah ditetapkan. Ketiga, fikih muamalah dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki persamaan mendasar namun memiliki sedikit perbedaan pada tinjauannya. Implikasi penelitian bahwa mekanisme yang tepat terhadap pembulatan harga jual yang dilakukan pihak SPBU Moncongloe hendaknya mengikuti semua norma serta aturan yang berlaku, baik itu kaitannya dengan fikih muamalah maupun UU Perlindungan Konsumen serta SOP yang berlaku di SPBU itu sendiri.
Kata Kunci: Komparasi, Perlindungan Konsumen, Pembulatan Harga Jual
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | 200 Agama > 2XX Islam > 2X4 Fikih, Hukum Islam > 2X4.1 Ibadah > 2X4.2 Muamalat, Muamalah |
Depositing User: | Kurniawan M |
Date Deposited: | 10 Jun 2025 06:22 |
Last Modified: | 10 Jun 2025 06:22 |
URI: | http://eprints.stiba.ac.id/id/eprint/115 |